Dinamika Post,- Praktisi dan juga merupakan Aktivis yang seringkali menyoroti tentang kebijakan Publik dan Kebijakan Anggaran,Ateng Sujana S.Ip alias Wa Ateng Hari ini Jumat,20/9/2024 ia mengkritisi tentang BTT dan biaya tak terduga Bupati.
Wa ateng memberikan kritikan pedas terkait anggaran APBD dan BTT dengan menyoroti persoalan secara keseluruhan serta pemerintahan Kabupaten Garut.
Menurutnya Di mana dalam melalui skema Pilkada itu harus menghasilkan sebuah produk Pilkada yang bagus terhadap aturan ,Namun sampai hari ini ada pejabat sementara Bupati Artinya bahwa PJ Bupati hari ini secara analisa demokrasi ini tidak melalui mekanisme demokrasi yang yang jelas walaupun itu adalah memang sebuah peraturan di pusat ,tetapi Kami ingin mempertanyakan sejauh mana kinerja transparansi publik terhadap anggaran yang telah di laksanakannya.
“kita harus terjadi transparansi Berapa biaya BTT dan biaya tak terduga bupati wakil bupati itu kan juga harus transparan pemerintah harus mengetahui dan ini alurnya ke mana Walaupun memang BTT ini kan diarahkan dalam penanganan penanganan darurat bencana alam tapi yang lain lagi ini kan juga harus terbuka ke mana diarahkan ke mana ,dan yang yang harus kita kritisi bahwa ini kan mengalami transisi oleh pejabat sementara bupati yang hampir setahun yang tidak melalui mekanisme birokrasi “ucapnya
Lebih lanjut wa ateng pun menuturkan secara Gamblang terkait mekanisme Demokrasi dan Transparansi Publik.
” Mekanisme demokrasi harus jelas jadi kami ingin meminta transparansi publik terhadap persoalan BTT bupati yang hari ini lagi dipegang oleh Pj Bupati ini alurnya ke mana, jumlahnya berapa ,ini harus jelas berapa yang dimiliki oleh Bupati , itu kan include itu hanya bagian yang lebih besar ada mainstream yang besar BTT biaya tak terduga Bupati ini berapa puluh miliar dan yang harus transparan dari Bupati ke bupati ” tuturnya.
“Kita rakyat harus mengetahui berapa besarannya dan kita memahami itu tapi yang lebih penting ini terindikasi karena semua tindak pidana korupsi yang sedang, telah, atau akan terjadi ,itu berada di APBD yang dirumuskan oleh eksekutif dan legislatif .kami sebagai publik ingin mengetahui sejauh mana ini APBD ini apakah ada penyelewengan atau tidak dan itu harus dikontrol semua pihak yang lebih terfokus sekarang berapa biaya BTT bupati hari ini berapa dan diarahkan ke mana” pungkasnya.
( OKI )
